Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Kedua, birokrasi merupakan cara bekerjanya pemerintahan yang terpaku pada tata aturan yang banyak lika-likunya sehingga terkesan lamban. Ketiga, birokrasi sering melupakan tujuan pemerintahan yang sejati. Artinya bahwa birokrasi hanya menunggu dan bergantung pada pemerintahan sehingga tidak adanya inisiatif dan cenderung menghambat kemajuan. Tetapi terlepas daripada hal itu birokrasi adalah aktor yang sangat menentukan kebijakan pemerintah itu sendiri.

Seperti halnya dalam sebuah instansi pendidikan, birokrasi diperlukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibentuknya. Oleh sebab itu sebuah instansi akan berjalan dengan baik apabila birokrasi yang dijalankan dengan benar (tidak carut marut).

Untuk itu untuk mencapai birokrasi yang baik dan diinginkan, terdapat karakteristik birokrasi tipe ideal (tipologik) menurut Max Weber:

1.      Birokrasi menekankan pembagian kerja dengan spesialisasi peranan yang jelas.

2.      Birokrasi atau organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hirarki control.

3.    Kegiatan birokrasi dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan aturan-aturan ini kedalam kasus-kasus khusus.

4.     Organisasi jabatan ini menekankan keharusan untuk bekerja dengan penuh dan diiringi dengan penerimaan gaji.

5.   Organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi pandangan teknis murni cenderung lebih mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Artinya, memaksimalkan koordinasi dan pengendalian sehingga yang akan tercapai tidak hanya efisiensi organisasi, tetapi juga efisiensi produktif setiap pegawai.

Namun didalam sebuah pemerintahan selalu terdapat disorganisasi artinya bahwa dalam setiap pemerintahan tidak selalu dapat berjalan dengan baik, pasti saja menimbulkan ketidak harmonisan dalam sebuah sistem untuk dijalankan. Untuk itulah peran mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) untuk mendobrak dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aparat birokrasi. Karena kabijakan adalah keputusan-keputusan publik yang harus diambil oleh Negara dan aparat birokrasi.